Adik Kandung Bupati Muaro Jambi Diduga Jual Beli Paket Proyek dan Terima Fee Tambang Pasir

Oleh:   detail detail   |   Februari 18, 2019
Para pendemo yang tergabung dalam Pondasi Nusantara sedang berdemo di halaman gedung Merah Putih, Jakarta. Foto/Tholip

DETAIL.ID, Jakarta - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Pondasi Nusantara (PN) berunjuk rasa di halaman Gedung Merah Putih Jakarta, Jumat (15/2/2019). Mereka mendesak KPK agar segera memanggil dan memeriksa Bupati Muaro Jambi, Masnah Busroh termasuk adik kandungnya yaitu Martoni. Martoni diduga melakukan jual beli paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi dan diduga pula menerima gratifikasi sekaligus menerima fee tambang pasir.

Koordinator Aksi, Paulus menjelaskan aksi mereka tidak cukup di sini. "Kita akan melakukan aksi kembali dengan waktu berbeda dan massa yang lebih banyak jika KPK belum juga memanggil Masnah berikut Martoni," kata Paulus kepada detail.id pada Minggu (17/2/2019) melalui sambungan telepon.

Paulus sangat berharap dengan terbongkarnya kasus OTT yang menimpa Jambi yang menyeret Zumi Zola sebagai langkah awal buat membersihkan Jambi dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menurut Paulus, OTT tersebut diduga kuat melibatkan nama Masnah Busroh kala pemilihan Bupati Muaro Jambi. "Seperti yang kita ketahui ada dana yang dikucurkan melalui Martoni, adik kandung Masnah untuk pembiayaan kampanye. Itu jelas terungkap dalam dakwaan Zumo Zola," ujarnya.

Dalam aksinya, para pendemo juga mendesak KPK segera memeriksa rekening pribadi milik Bupati Muaro Jambi dan Kroninya atas nama HC, TB, AH dan BB.

"Kami menduga adanya fee proyek yang disetor oleh kontraktor untuk mengembalikan modal kampanye bupati terpilih Kabupaten Muaro Jambi. Kita juga meminta KPK memanggil dan mengusut pihak ketiga yaitu BB dan HC yang diduga melakukan jual beli jabatan yang mengatasnamakan kroni dari bupati terpilih," Paulus menjelaskan.

Bagi Paulus, upaya mereka ini hanya semata-mata buat mewujudkan penegakan hukum yang adil serta bentuk kongkrit  peran serta masyarakat ikut serta berbicara, mengawasi proses pengakan hukum yang adil dan transparan tanpa mengesampingkan nilai yuridis dan norma-norma yang berlaku di Republik Indonesia. (DE 01/Tholip)

Tampilkan Komentar