Bukannya Memperjuangkan Pekerja, Disnakertrans Malah Saling Lempar Tanggung Jawab

Oleh:   Media Detail Media Detail   |   Juli 27, 2018
DETAIL.ID – Sudahlah diPHK, nasib tiga pekerja yang menuntut kekurangan upah lembur di PT Sarana Baja Perkasa -- subkon PT Lontar Papyrus Pulp and Paper -- justru makin tak karuan. Malangnya, Dinas Tenaga Kerja setempat yang mengurusi ketenagakerjaan setempat, malah bikin urusan tambah runyam. 

Usai menemui jalan buntu, perundingan antara pekerja dan perusahaan yang di mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Tanjung Jabung Barat, 'melempar' persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Hal ini disebutkan Najmuz Soudi, mediator dari Disnaker Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), sebagai prosedur penetapan upah pekerja. Sebelumnya, Najmuz sudah membuat Anjuran berikut risalah pada 5 September 2017.

"Sesuai dengan perundang-undangan, penetapan diperlukan dari pengawas. Makonyo kemarin, kito buat surat pengantar ke pengawas," ujarnya, Selasa (17/07) siang.

Surat penetapan upah sendiri, dikeluarkan pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jambi pada Senin (16/07). Surat penetapan pengawas keluar, setelah 5 bulan surat permohonan perhitungan dari Disnaker pada 15 Februari 2018.

Selama rentang waktu tersebut, Bincar Maurich Tampubolon, perwakilan pekerja, mondar-mandir dari Tebing Tinggi, Jambi, Kuala Tungkal.

"Dari antar surat, ambil surat, sampai panggilan dari Disnakertrans Provinsi, saya bolak-balik Jambi 8 kali. Tak terhitung lagi berapa biaya dan waktu yang habis," ujar Tampubolon mengeluh.

Pengorbanan Tampubolon, nyatanya belum usai. Penetapan oleh pengawas, Irwan Saputra Pulungan yang hanya diberikan pada mediator, jauh dari perhitungan pekerja.

"Sudahlah surat yang diantar ke Disnaker Tanjabbar mesti dibuka bersama, hasil penetapan pun, jauh dari perhitungan kami. Penetapan dari pengawas, didapatkan upah lembur sebesar Rp 17.549.277,- sedangkan hitungan rata saja, seharusnya kami mendapatkan upah Rp 21 juta. Itu pun masih hitungan rata, tanpa pengalian jam lembur. Sedangkan dengan pengalian jam kerja, yang kami dapatkan itu, sekitar Rp 40.006.936,-," kata Tampubolon merinci.

Terkait hal ini, Irwan bersikukuh, tak mau merinci perhitungan upah tersebut. Pria berewokan ini, malah melempar bola ke Disnaker Tanjabbar. Dengan alasan, surat penetapan rahasia, dan bukan lagi berurusan dengan dirinya.

"Itu rahasia. Tak bisa disampaikan. Urusannya, ke Disnaker Tanjabbar," bilang Irwan seraya mengatakan rahasia perhitungan sesuai perundang-undangan.

"Ini mediator yang minta. Seharusnya, Disnaker sana lagi urusannya. Mereka seharusnya, memanggil pekerja dan perusahaan duduk bersama," katanya, Rabu (25/07/2018) siang.

Sementara sebelumnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Pengawas Tanjabbar - Tanjabtim, Maryose mengatakan, penetapan upah lembur ini, dari mediator ke pengawas. Perhitungan hasil penetapan, pekerja dapat menanyakan pada pengawas.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Jambi, Roida Pane mengatakan, pekerja dapat meminta penjelasan perhitungan. Pun demikian, pekerja dapat membawa penetapan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). (DE 01/EM)

Tampilkan Komentar