54 Karyawan Digaji di Bawah UMP, Serikat Pekerja Laporkan PT REKI ke Disnakertrans

Oleh:   Media Detail Media Detail   |   Januari 29, 2018
RESTORASI: Izin wilayah kerja PT REKI seluas 46.385 hektar di Jambi yang tengah direstorasi setelah hancur hampir setengahnya. 
DETAIL.ID – Ketua Serikat Pekerja PT REKI, Ahmad pada Senin (29/1/2018) siang melaporkan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi. Mereka melaporkan bahwa 54 karyawan PT REKI masih diberi gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018.

Laporan Ahmad diterima langsung Kamal Firdaus SE, Pengawas Kasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos. Kamal berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Seperti diketahui UMP 2018 Provinsi Jambi telah berlaku sejak 1 Januari 2018 sebesar Rp 2.243.000. Namun sampai kini, PT REKI masih membayar upah karyawannya menggunakan UMP Provinsi Jambi 2017 sebesar Rp 2.064.000. Ada selisih sekitar Rp 179 ribu.

Ahmad telah mencoba mengkomunikasikan hal ini kepada Purba Sasongko selaku HRD PT REKI. Namun jawabannya yang diterima tidak ada solusi. “Kami tak punya uang untuk membayar upah sesuai dengan UMP 2018,” kata Ahmad menirukan jawaban Sasongko kepada detail, Senin (29/1/2018) siang.

Sebagai perusahaan yang menggunakan dana publik dari donor dari Eropa yaitu Denmark dan Jerman serta mengelola dana lebih dari Rp 150 miliar pertahun, kata Ahmad, PT REKI telah berkomitmen untuk mengelola dana itu secara transparan dan memberi upah yang layak. Namun kenyataannya, PT REKI telah menciderai komitmen itu.

Menurut Ahmad, tidak memberi upah sesuai aturan, PT REKI telah melakukan pelanggaran pidana sesuai dengan pasal 90 ayat 2 dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013. “Ketika sebuah perusahaan membayar upah di bawah ketentuan yang berlaku dapat dipidana selama,” katanya.

Pada pasal 90 ayat (1) berbunyi: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”.

Selanjutnya, dalam pasal 185 ayat (1) berbunyi: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ....termasuk pasal 90 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Pasal 90 ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kejahatan.

Karena Bayar Gaji Di Bawah UMP, Seorang Direktur Jadi Tersangka
                                                                 
Membayar gaji karyawan di bawah UMP ternyata merupakan tindak pidana serius. Dikategorikan tindak pidana kejahatan. Direktur CV Perintis Talang Duku yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi yaitu Subagio ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Jambi dalam kasus dugaan tindak pidana ketenagakerjaan pada November 2017.

CV Perintis Talang Duku – perusahaan yang bergerak di bidang minyak CPO -- sudah dilaporkan sejak Oktober 2016 lalu karena membayar upah gaji karyawan di bawah UMP. Total karyawan yang menerima upah di bawah UMP sebanyak 60 orang.

Polda tidak hanya menetapkan Subagio sebagai tersangka. Namun Subagio sampai dijemput paksa.

Artinya, jika masih ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMP, mereka tergolong masih nekad. Lantas bagaimana dengan nasib PT REKI? (DE 01)

Tampilkan Komentar